Prostitusi dan mesin ekonomi

Antara 30 sampai 40% aktivitas ekonomi masih tersembunyi. Inilah underground economy yang turut memacu degup jantung perekonomian negeri ini.

Matahari beringsut surut di barat Jakarta. Langit dibilangan Monumen Nasional gelap, dibalut udara dingin yang dibasahi hujan rintik-rintik. Sebuah pesan singkat masuk; “Datang saja, bilang sama resepsionis, elu teman gue’.

Hanya butuh waktu 20 menit dan tanpa kesulitan mendatangi lokasi yang tertera dalam pesan itu. Sebuah taksi akan dengan mudah menemukan sebuah apartemen di kompleks mewah di barat Jakarta itu. Dan benar, resepsionis meminta kartu pengenal, dan menanyakan keperluan si pengunjung. Sesuai protokol apartemen, Satpam perempuan itu mengangkat gagang telepon dan memberi tahu si empunya kamar. Dalam dua kali ketuk pintu, seorang perempuan belia berbalut tank top dan celana pendek keluar dari balik pintu dan menyapa ramah.

“Saya Echa, silahkan tunggu dulu di sofa ya, saya siap-siap,” katanya dengan senyum menggoda. Di ruangan kecil itu, apartemen dua kamar dengan dapur basah yang berada di balik pintu masuk, Echa yang lebih tepat dikategorikan ABG (anak baru gede) tidak sendiri.

Di sofa berbentuk L yang dibelakanya terpampang cermin besar, sebutlah ada Yani, Rina, yang sedang asyik mengobrol dan Silvy dan Renny sedang berselancar dengan laptopnya. Echa dan teman-temannya bertransaksi via internet. Mereka memajang foto-foto syur, pada milis-milis berbau pornografi yang semudah memencet tombol klik untuk menemukannya. Echa dana teman temannya ini memakai jejaring sosial, facebook, friendster, adult finder untuk menawarkan ‘produk’nya.

Selain praktis dan aman dari razia Satuan Pamong Praja, penawaran via internet memungkinkan seseorang menjadikan profesi ini sebagai hanya sampingan atau kesenangan semata. Ini seperti dilakukan Dwi, mahasiswi semester empat sebuah perguruan tinggi swasta di Depok. Dwi tidak selalu menerima lelaki hidung belang sebagai pelanggan yang harus membayar dalam kencan. Dalam milis, ia dikategorikan dengan istilah bispak (bisa dipakai) sekaligus bisyar (bisa dibayar) yang bisa saja ‘dibayar’ dengan cukup persahabatan. “Yang penting sama-sama happy,” kata dia.

Sementara Echa yang mengaku 19 tahun ini lebih memilih pemasaran via internet, dengan patungan menyewa sebuah apartemen per bulan sebesar Rp2 juta untuk lebih memaksimalkan keuntungan. “Saya tadinya dari S**** *** mas,” katanya. Itu adalah sebuah Spa mewah di Jakarta yang menawarkan tidak hanya jasa pijat, mandi uap, melainkan jasa seks. Dengan bersolo karir, Echa bisa jauh lebih banyak. “Per satu jam, keluar atau tidak (ejakulasi, Red) tetep Rp300 ribu mas. Ini sudah all in (tarif kamar),” tutur Echa yang juga memberikan layanan sex party dan jemputan dengan tarif berbeda.

Echa menuturkan, cukup hanya ia, pelanggan, dan Tuhan yang tahu mengenai profesinya ini. Setiap akhir pekan, ia pulang ke rumah orang tuanya di Bogor, Jawa Barat saat sedang menstruasi atau sekedar melepas kangen. Pengakuan klise bahwa hanyalah pekerjaan ini yang bisa dilakukan untuk menyambung hidup, keluar dari bibir mungilnya.

Tren Baru
Echa dan teman-temannya mewakili tren baru yang membonceng kemajuan teknologi. Mereka mewakili generasi baru WPS yang mulai menjamur di kota-kota besar, dan daerah penyangganya yang menawarkan metode baru penyedia seks dari semula hanya dengan lokalisasi ‘off line ‘.

Sulit menemukan data akurat dan mutakhir mengenai jumlah Echa dan kawan-kawannya ini. Survei Departemen Kesehatan dan Komisi Penanggulangan Aids pada 2006 mencatat estimasi Wanita Pekerja Seks (WPS) di Indonesia 164 ribu sampai 278 ribu wanita dengan sekitar 3,1 juta pelanggan. Namun, data ini tampaknya tidak mampu menangkap pelaku dengan motif layanan terselubung seperti yang dilakukan Echa.

Sebab seperti dituturkan Core Team AIDsina Foundation, Nasrun Hadi, estimasi tersebut merupakan hasil penghitungan metode estimasi yang, berasal dari data survei kabupaten dan kota. Padahal, kata dia, tren terbaru yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan internet terutama oleh WPS generasi baru. “Bahkan, waria atau WPS kelas menengah ke bawah juga mulai memakainya,” kata dia.

Nasrun menuturkan, pengalamannya melakukan kampanye pencegahan Aids menemukan, motif profesi ini masih tetap ekonomi. Namun terjadi pergeseran level kebutuhan dari semula pemenuhan kebutuhan dasar, menjadi sekadar membeli gaya hidup. “Ini pula yang membuat banyak remaja tergiur menjadikannya sebagai jalur pintas memenuhi tuntutan lifestyle,” jelas dia.

Masih berdasarkan estimasi itu, nilai transaksi seks nasional cukup fantastis. Dengan tarif rata-rata nasional sebesar Rp100.000 dan setiap WPS menerima dua pelanggan per hari akan diperoleh angka tak kurang dari Rp16 triliun setahun. Tentunya, ini belum termasuk dengan aktivitas ekonomi lain yang terkait, seperti persewaan hotel dan tempat, penjualan minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang. “Jakarta masih yang terbanyak dan rata-rata tarifnya termahal,” ujar Nasrun.

Sekadar pembanding, publikasi Organiasi Buruh Internasional (ILO) seusai krisis 1998 menyebutkan krisis ekonomi selalu memicu pertumbuhan industri seks di setiap negara. Dua belas tahun lalu, jumlah pekerjas seks di Indonesia diperkirakan mencapai 140.000 hingga 230.000 dengan turnover antara $1,2 miliar sampai $3,3 miliar per tahun atau antara 0,8 hingga 2,4% dari nilai produk domestik bruto.

Underground Economy
Kisah Echa, dan echa-echa yang lain hanyalah secuil potret aktivitas ekonomi di sekitar kita yang dalam literatur disebut sebagai underground economy. Ini adalah kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah tetapi tidak tercatat, karena alasan sengaja menyembunyikan diri, maupun sukar diukur. Dosen dan peneliti Universitas Atma Jaya Yogyakarta Aloysius Gunadi Brata menuturkan, untuk di Indonesia aktivitas prostitusi, perjudian itu termasuk kategori black economy.

Aktivitas itu tergolong dengan kejahatan lain seperti penyelundupan, pembalakan hutan, perdagangan anak, peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, dan korupsi yang sama-sama masih merajalela. Sayangnya, tidak ada angka pasti yang bisa menunjukkan betapa besarnya nilai ekonomi dari aktivitas ilegal itu.

Ini karena seperti Echa, para pelaku penyelundupan, koruptor tidak mungkin mengaku, apalagi dicatat secara sukarela. “Hanya bisa dikira-kira. Nominal, dan kenaikannya berdasarkan indikator-indikator tertentu,” kata Aloysius. “Misalnya memakai peringkat korupsi atau, indeks doing business, atau fiscal gap”.

Untuk mencerminkan kenaikan prilaku korup di Tanah Air, Political and Economy Risk Consultancy (PERC), sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Hongkong merilis angka yang mengejutkan pada Maret lalu. Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup. Skor Indonesia sebesar 9,27 atau memburuk dari tahun lalu yang 8,32.

Sementara peringkat dalam kemudahan melakukan bisnis (doing business) tahun ini, seperti dirilis Bank Dunia meningkat dari urutan ke-129 menjadi ke-122 dari 183. Adapun fiscal gap atau pajak yang tak tertagih, mengutip mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution—sekarang Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia—nilainya mencapai Rp300 triliun pada 2008.

Ini ditegaskan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru baru ini yang menemukan potensi kerugian negara hingga Rp100,8 triliun hanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu selama 2008 dan 2009. KPP Wajib Pajak Besar adalah kantor pajak yang khusus melayani pembayar-pembayar pajak kelas kakap.

Aloysius menuturkan, terkuaknya skandal mafia pajak Gayus H Tambunan membuktikan bahwa estimasi-estimasi itu nyata. Adanya 149 wajib pajak kelas kakap yang menjadi klien Gayus terang-terangan membuktikan tingkat kebocoran penerimaan negara masih besar. “Bila kemudian di kelompokkan sektor apa saja perusahaan itu, maka akan diketahui sektor industri mana yang paling banyak memiliki sisi gelap,” papar dia.

Siasat Bertahan Hidup
Di kantornya, peneliti senior Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI) Ari Kuncoro menuturkan tidak semua aktivitas ekonomi bawah tanah itu buruk. Dalam kasus Indonesia, pekerja informal yang banyak ditemui di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah aktivitas underground economy yang amat diperlukan.

“Untuk di negara yang tidak memiliki jaminan sosial yang baik, underground penting,” kata dia. “Ini telah dibuktikan pada krisis ekonomi 1998, dimana sektor informal banyak menolong perekonomian,”.

Sektor informal ini seperti pembantu rumah tangga, buruh tani, tukang ojek, pedagang kaki lima, yang secara teknis sulit di catat oleh Badan Pusat Statistik. Besarnya nilai ekonomi aktivitas ini cukup besar, dan jauh lebih berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dibandingkan sektor formal. Perbandingannya, 30,65% pekerja formal, dan 69,35% informal. Data tahun lalu ini juga mencatat, jumlah pekerja formal justru berkurang 300.000 orang sepanjang Februari hingga Agustus.

Ari menuturkan, dalam situasi ketidakpastian hukum dan kesulitan ekonomi, jumlah aktivitas shadow economy itu bakal meningkat. Hasil penelitiannya setelah maraknya peraturan daerah (perda) liar dan undang-undang tenaga kerja pada 2003 membuktikan hal itu. Maraknya pungutan memicu 20 sampai 30% perusahaan di pulai Jawa, menciutkan ukurannya, untuk mengindari pajak. “Ini proses yang disebut informalisasi industri, dan ini benar-benar terjadi,”kata dia.

Manajemen memecah proses produksi memindahkan pekerjaan di rumah masing-masing pekerja. Dengan memakai sistem makloon itu, maka pemilik perusahaan akan lolos atau bisa menekan kewajiban upah minimum, dan pembayaran pajak lantaran status mereka bukan lagi produsen melainkan pedagang pengumpul. “Aktivitas-aktivitas itu adalah siasat untuk bertahan hidup,” kata Ari.

Ari mengakui tidak ada data pasti mengenai nilai underground economy. Ini karena aktivitas-aktivitas black economy tidak bisa dicatat, sementara shadow economy meskipun bisa diketahui tetap tidak memungkinkan dilakukan. Alhasil, angka yang ada masih merupakan konsesus ekonom yaitu antara 30 sampai 40% dari niali produk domestik bruto (PDB). Bila memakai angka PDB 2009 yang tercatat sebesar Rp5.613 triliun, maka aktivitas-aktivitas ekonomi ‘di bawah meja’ itu mencapai Rp2.245triliun !

Artikel ini terbit di majalah Bloomberg Businessweek sekitar Mei 2010 dengan judul Underground Economy, Sisi Gelap Ekonomi Kita.

Comments

comments